IDENTIFIKASI SISTEM KOTA BERDASARKAN FUNGSI

IDENTIFIKASI SISTEM KOTA BERDASARKAN FUNGSI

IDENTIFIKASI adalah suatu penyelidikan dalam konsep yang mana dalam sebuah perencanaan anggaran yang disesuaikan terhadap Afiliasi Masyarakat.
Dalam persinggungan ini ditentukan berdasarkan atas Identifikasi terhadap :
1.PKN(PERENCANAAN KOFISIENSI NASIONAL)
  Adapun dalam silsilah dibawah ini adalah Kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan / wilayah yang lebih luas yang berfungsi untuk sebagai pendorong daerah pendukungnya .
Seperti inilah yang mana masih bersumber pada HINTERLAND ataupun yang biasanya kita sebut dengan Wilayah Cakupan Nasional (WCN).
Pusat pelayanan hasa dengan cakupan skala Nasional digolongkan atas dasar :
a.Sebagai simpul transportasi pusatnya perhubungan.
b.Pusatnya pengumpulan / pengelolaan barang dalam skala Nasional
c.Pusat pelayanan Jasa Product.
Adapun contoh yang dapat diperoleh dalam Perencanaan Kofisiensi Nasional adalah :
1.Pelabuhan Laut / Udara Internasional.
2.Jaringan Arteri Nasional.
3.Kawasan Hutan Lindung Produksi.
4.Jaringan Komunikasi.
5.Jaringan Air Bersih dan Industri
6.Jaringan Distribusi Energi atau BBM (Bahan Bakar Minyak)

Kebijakan jangka sesuai penentuannya

Dipedalam kondisi tersebut harus lebih mengedepankan konsitusi yang baik dan sesuai pengadaan yang berdasarkan kebijakan yang mana terjadi secara teratur,terarah dan tepat sasaran.


Adapun kebijakan dapat digolongkan atas dasar apa yang di tentukan berdasarkan atas apa yang terdiri dari
1.Kebijakan Makro
2.Kebijakan Mikro
Kebijakan Makro digolongkan atas dasar apa yang terjadi dalam penyelesaian Rencana Tata Ruang (RTR) yang biasanya terjadi diwilayah propinsi.
Adapun perencanaan tersebut digolongkan dalam persetujuan terhadap :
1.Wilayah / Kawasan dilindungi yang bersifat khusus.
2.Wilayah / Kawasan budidaya yang mana terjadi pada tempat yang strategis.
3.Wilayah / Kawasan tertentu yang mana terjadi pada industri terbatas yang tercantum       
  terhadap Zona Eritorial Economic (ZEE)

Adapun yang terjadi dalam kondisi ini contoh yang bisa diambil dalam keadaan ijin adalah.
        a.Tata guna ruang kota
       b.Tata guna air permukaan
       c.Tata guna air tanah
       d.Jaringan jalan-jalan
       e.Pemeliharaan Sumber Daya Alam (SDA)